pariwisata kabupaten jember

Ratusan Kades Lumajang Ancam Kepung Pendopo

  Dibaca : 567 kali
Ratusan Kades Lumajang Ancam Kepung Pendopo
DIALOG: Para pengurus AKD Lumajang, saat dialog internal. (din)
space ads post kiri

* AKD : Boikot Penarikan Pajak & Tolak Undangan Bupati

Sekitar 190 Kepala Desa se Kabupaten Lumajang, siap mengepung Pendopo Bupati dan Kantor Pemkab Lumajang, Selasa depan. Hal ini akan mereka lakukan jika Bupati As’at tidak mencabut atau menunda pemberlakuan Perbup No. 30 Tahun 2015 Tentang TKD (Tanah Kas Desa). “Hari ini kita menggelar pertemuan terakhir dengan para kades dan keputusannya sama dengan keputusan sebelumnya di Klakah, yakni meminta Bupati As’at agar mencabut atau menunda pemberlakuan perbup tersebut,” kata Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Lumajang, Suhanto, saat menggelar pertemuan para Kades, Di Desa Sumberwuluh, Pasiran, Kamis (10/3) siang….

Menurutnya, Perbup No. 30 Tahun 2015 mengebiri para kepala desa karena TKD diatur dan dimasukkan ke dalam RAPBDes. Padahal yang namanya TKD itu adalah tanah bengkok/ ganjaran desa yang dikelola oleh kepala desa sebagai gaji melekat.

Baik di letter C maupun diterawang, bahwa TKD itu adalah tanah ganjaran desa dan sesuai Permendes bahwa hak tradisional, hak asal-usul tetap menjadi kewenangan desa, baik pengaturannya maupun peraturannya.

Di Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014, PP No. 47 pasal 100 bahwa perhitungan 70 dan 30 itu di APBDes yang 70 untuk sarana dan prasarana sedangkan 30 untuk pemberdayaan itu di luar dari TKD/tanah bengkok.

“Tetapi di perbup beda. Padahal tanah ganjaran atau sekarang bernama TKD itu gaji kepala desa dan perangkat desa. Makanya ini harus di luar APBDes,”ujarnya.

Dia menjelaskan, tidak ada yang namanya gaji itu dijlentrehkan. Sementara untuk anggaran Rp 2,5 juta dari pemerintah itu merupakan tunjangan, baik tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan lain-lain bukan gaji kades.

Dijlentrehkan, tanah ganjaran merupakan gaji kades dan sejak dulu pemerintah sudah memikirkan bahwa kades itu tidak digaji, tidak punya pensiunan, dan tidak punya pesangon. Maka wajar kalau kemudian kades punya penghasilan lebih.

Page 1 of 212
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional